“Indonesia Menggugat Jilid II”? (Bagian ke-13)

Oleh Kwik Kian Gie

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DALAM MENGHADAPI KRISIS GLOBAL

Sejak tahun 2008 meledak krisis balon derivatif keuangan di AS yang demikian besar dan demikian dahsyatnya, sehingga seluruh dunia sekarang ini sedang mengalami proses yang menyakitkan dan sangat tidak menentu.
Kondisi ekonomi Indonesia seperti yang tergambarkan di atas tentu tidak dapat menghadapinya dengan mantab, karena tidak ada dana, Kecuali itu, rupanya kondisi keuangan negara juga jauh lebih parah daripada yang diketahui oleh masyarakat.
Maka tindakan-tindakannya hanya sporadis dan compang-camping. Mari kita telusuri sebagai berikut.

• Rp. 60 trilyun APBN 2008 tidak dapat diserap yang berarti kontraktif. Tapi digembar-gemborkan tahun 2009 akan ada stimulus fiskal Rp. 73,1 trilyun, yang per saldo hanya Rp. 13,1 trilyun saja atau US$ 1,062 milyar (kurs Rp 12.000 per dollar AS). Ini hanya 0,19 % saja dari PDB yang Rp. 7.000 trilyun. Katanya akan bisa dicapai macam macam. Menko Ekonominya Boediono. AS yang jumlah stimuls fiskalnya hampir 10 % dari PDB-nya, Presiden Obama ngomongnya tidak sesombong Tim Ekonomi kita. Dengan jumlah stimulus fiskal sebesar US$ 900 milyar, Presiden Obama hanya berani mengatakan akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 3 sampai 4 juta orang dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Pemerintah Indonesia dengan stimulus fiskal neto sebesar Rp. US$ 1,062 milyar mengatakan akan menciptakan lapangan kerja sebesar 3 juta orang juga, yang tidak dirinci selama berapa tahun. Mungkin dalam setahun ?
• Dikatakan cadangan devisa cukup banyak, tetapi menerbitkan obligasi dalam dollar dengan suku bunga antara 10 sampai 11 % dalam denominasi dollar AS. Kalau kita menaruh uang kita dalam deposito rupiah di bank dalam negeri, maksimal hanya mendapat 9 %. Bagaimana mungkin kebijakan seperti ini diwujudkan ? Siapa yang menyuruh ? Hati nurani sendiri ataukah ada kekuatan luar yang disinyalir oleh Boediono dalam pidato proklamasinya sebagai cawapres ?
• Sekarang Gubernur BI mengatakan rupiah akan stabil, karena akan mendapat rembesan dollar AS dari uang yang dicetak secara besar-besaran oleh pemerintah AS. Aneh, mereka selalu menganggap mencetak uang adalah kebijakannya orang yang tidak waras. Sekarang mengandalkan pencetakan uang oleh pemerintah AS untuk menstabilkan nilai rupiah. Ketika itu Gubernur BI-nya Boediono. Di AS sendiri dan di Eropa kebijakan dan tindakan ini dinilai sangat kontroversial dan menyulut perdebatan yang sedang berlangsung.

• Dalam waktu dua bulan, nilai rupiah merosot dari sekitar Rp. 9.000 menjadi Rp. 12.000 atau 33 % yang memang menguat lagi, entah bertahan sampai kapan. Di tahun 1969 1 dollar = Rp. 378. Thai Bath ketika itu 20 per US$. Sekarang Thai Bath 36 per US$, tapi rupiah sudah sekitar Rp. 10.500 per US. Dalam kurun waktu yang sama, Thai Bath terdepresiasi sebesar 80 %, tetapi rupiah terdepresasi sebanyak antara 3.075% sampai 2.678%. Penurunan ini terjadi selama kendali ekonomi di tangan para senior si-ideologinya Boediono. Bagaimana menjelaskannya kalau sepanjang periode itu Tim Ekonomi mendapat pujian terus menerus dari pers Barat ? Bukankah pujian dan hutang yang disebut “aid” itu disengaja supaya Indonesia terjerumus ke dalam jebakan hutang ? Dan prosesnya mendapat dukungan dari kekuatan dari dalam yang kesemuanya ingin digugat oleh Boediono ?

Inilah secara singkat hasil dari kebijakan Tim Ekonomi yang kiprahnya selalu didasarkan atas Fundamentalisme Mekanisme  Pasar, dan anti BUMN serta anti Campur Tangan Pemerintah yang mencukupi.
Apakah ini yang akan digugat oleh Boediono ? Kalau ya, sangat mengagumkan, karena Boediono akan menggugat para senior se-ideologinya.
PAUL KRUGMAN DAN IMF
Tentang IMF, dalam bukunya terbaru yang berjudul “The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008” di halaman 115 Paul Krugman menulis tentang kebijakan IMF menangani krisis di Indonesia tahun 1997 sebagai berikut :
“Banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya IMF dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang de facto mendiktekan kebijakan IMF yang menyebabkan krisis, atau paling tidak salah menanganinya (mishandled) yang membuat krisis semakin parah. (KKG : Menteri Keuangan AS ketika itu Larry Summers). Apakah mereka benar ?
Marilah kita mulai dengan bagian yang termudah : dua hal yang IMF jelas melakukan kesalahan.
Pertama, ketika IMF diminta bantuannya oleh Thailand, Korea dan Indonesia, mereka segera mendiktekan kebijakan fiskal yang ketat, yaitu menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk menghindari defisit anggaran. Sangat sulit dimengerti mengapa IMF melakukan ini karena di Asia (berbeda dengan di Brasil setahun kemudian), tidak ada seorangpun kecuali IMF yang menganggap defisit anggaran sebagai masalah yang penting. Upaya untuk memenuhi target pengetatan anggaran tersebut mempunyai dampak negatif ganda untuk negara-negara yang bersangkutan; di mana arahan IMF ini dilaksanakan, dampaknya memperburuk resesi melalui pengurangan permintaan. Kalau tidak dilaksanakan, karena IMF gembar-gembor, mengakibatkan kepanikan bahwa perekonomian seolah-olah tidak terkendali. (KKG : Sekarang Larry Summers, Timothy Geithner dan Bernanke, Gubernur Bank Sentral AS menurunkan suku bunga sampai mendekati nol persen.)
Kedua, IMF menghendaki reformasi “struktural”, yaitu perubahan-perubahan dalam bidang-bidang yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan fiskal dan moneter sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari IMF. Beberapa dari reformasi ini seperti penutupan bank-bank sangat diragukan relevansinya dalam menanggulangi krisis keuangan. Kebijakan lainnya, seperti penghapusan pemberian monopoli kepada para kroni-kroninya sang Presiden tidak ada hubungannya sama sekali dengan mandat atau kewenangan IMF. Pemberian monopoli dalam perdagangan cengkeh memang hal yang buruk, contoh yang paling mencolok dari crony capitalism. Tetapi apa hubungannya ini dengan pelarian rupiah ke dalam dollar ?”
Semuanya ini tulisannya Paul Krugman, bukan tulisan saya. Beranikah Boediono berpolemik dengan Paul Krugman. Kalau setuju dengan Paul Krugman, bagaimana dia menjelaskan kebijakannya di masa lampau dan juga kebijakan para senior se-ideologinya dalam periode yang sejak tahun 1967 ?
Belum lama ini dalam konperensi tingkat tinggi Uni Eropa, IMF disuntik dana sebesar US$ 500 milyar oleh Uni Eropa, tetapi lebih dari US$ 450 milyar akan dipakai oleh Uni Eropa sendiri. Jadi IMF de facto sudah menjadi lembaga keuangan regional. Apa pendirian dan kebijakan Wakil Presiden Boediono (kalau terpilih) terhadap IMF dengan kedudukannya dewasa ini ?
“SIHIR” IMF BESERTA KRONINYA TENTANG HUTANG INDONESIA KEPADA IMF

Bersama-sama dengan para penjajah dari dalam yang dikenali oleh Boediono, IMF menyihir bangsa Indonesia dengan mengatakan bahwa Indonesia hebat karena dapat mengembalikan hutangnya yang menumpuk sampai US$ 9 milyar sebagai hutang yang diberikan sedikit demi sedikt setiap kali LOI ditandatangani.
“Sihir” ini membuat  orang percaya bahwa Indonesia hebat, padahal justru membayar bunga yang tidak ada gunanya.
Sebelum ada kredit dari IMF, cadangan devisa Indonesia sudah meningkat menjadi US$ 24 milyar dari US$ 14 milyar. Hutang dari IMF US$ 9 milyar yang menjadikan keseluruhannya US$ 33 milyar.
Ketika itu sudah ada yang mendesak supaya hutang yang US$ 9 milyar ini dibayar lunas, karena tidak ada gunanya sama sekali. Jawabnya : Kalau dibayar lunas, cadangan devisa Indonesia akan anjlok dari US$ 33 milyar menjadi US$ 24 milyar, dan ini mengguncangkan kepercayaan dunia kepada Indonesia.
Tidak dikatakan bahwa hutang dari IMF yang US$ 9 milyar itu tidak boleh dipakai sama sekali sebelum cadangan devisa miliknya sendiri yang US$ 24 milyar itu terpakai habis sama sekali. Karena itu, hutang dari IMF yang US$ 9 milyar hanya relevan kalau pemerintah Indonesia bisa mengatakan kepada dunia : “Cadangan devisa milik kita yang US$ 24 milyar habis sama sekali, tetapi kita harus bersyukur bahwa saat ini masih mempunyai cadangan devisa US$ 9 milyar dari IMF.”
Kalau ini yang dikatakan, apakah tidak lebih memperpuruk kepercayaan kepada Indonesia dibandingkan dengan mengatakan :”Dengan mengembalikan hutang kita yang US$ 9 milyar sekarang juga, kita masih mempunyai US$ 24 milyar. Hutang dari IMF yang US$ 9 milyar tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisa milik sendiri yang US$ 24 habis terpakai sama sekali. Selama dipertahankan, kita harus membayar bunga tanpa boleh menggunakannya.”
Inilah yang oleh Jenderal Ryamizard Ryacudu dimaksud sebagai penjajahan melalui perang modern, yaitu antara lain pencucian otak (brainwashing) untuk menundukkan logikanya bangsa mangsa dalam posisi jongkok.
Banyak orang mengemukakan keberatannya menahan hutang yang tidak diperlukan itu dengan alasan bahwa selama kita masih berhutang, kita dikenakan pemandoran oleh IMF yang dinamakan post program monitoring. Jawaban pemerintah yang menteri keuangannya ketika itu Boediono yalah bahwa kita memang masih memerlukan post program monitoring atau pemandoran oleh IMF.
Sisa hutang yang US$ 9 milyar akhirnya memang dibayar lunas, tetapi sangat terlambat, sehingga kita sudah membayar sangat banyak bunga yang tidak ada gunanya.